3586 views
Photo by Jimmy Whitson via Unsplash.

Hong Kong longgarkan aturan berbagi informasi untuk berantas fraud perbankan

Perubahan aturan ini memungkinkan bank berbagi data lebih luas tanpa khawatir risiko hukum.

Hong Kong merevisi ordinansi perbankannya untuk memberikan landasan hukum yang lebih kuat bagi institusi keuangan dalam berbagi informasi terkait dugaan penipuan, pencucian uang, dan pendanaan terorisme. Langkah ini dinilai regulator akan meningkatkan efektivitas penanganan kejahatan finansial sekaligus mengurangi gangguan sistem akibat fraud.

Banking (Amendment) Ordinance 2025 memperkenalkan mekanisme safe harbour yang memberikan perlindungan hukum bagi institusi yang diizinkan ketika berbagi data untuk mendeteksi atau mencegah aktivitas terlarang. Perubahan ini diharapkan mendorong bank lebih proaktif dalam menandai rekening mencurigakan dan menghentikan aliran dana ilegal.

“Ordinansi ini memberikan perlindungan hukum tertentu kepada institusi yang diizinkan, sekaligus tetap mewajibkan mereka menjaga kerahasiaan dan keamanan informasi,” kata Raymond Chan, Executive Director for Enforcement and Anti-Money Laundering di Hong Kong Monetary Authority, kepada Asian Banking & Finance.

Menurut Chan, perlindungan hukum tersebut memungkinkan institusi keuangan berbagi informasi yang lebih luas tanpa takut menghadapi tanggung jawab hukum. Ia berharap langkah ini dapat meningkatkan jumlah rekening mencurigakan yang teridentifikasi, memperbesar peluang intersepsi dana ilegal, serta memungkinkan pengembalian dana kepada korban penipuan.

Ia juga menilai penguatan pertukaran data dapat membantu kepolisian menindak pelaku kriminal yang memanfaatkan sistem perbankan Hong Kong.

Aturan baru ini mengizinkan berbagi data ketika bank menemukan aktivitas yang mengindikasikan keterlibatan dalam tindakan terlarang. Namun, Chan menegaskan ambang batasnya tetap lebih tinggi dari sekadar kecurigaan dasar. “Kami tidak membayangkan adanya pertukaran data antarbank tanpa dasar kecurigaan dalam konteks ini,” ujarnya.

Kebijakan ini merupakan kelanjutan dari Financial Intelligence Evaluation Sharing Tool yang diluncurkan pada 2023 oleh bank sentral Hong Kong bersama Kepolisian Hong Kong dan Hong Kong Association of Banks. Platform tersebut telah mendukung lebih dari 1.200 laporan terkait rekening korporasi yang mencurigakan.

Meski demikian, Chan menyoroti bahwa rekening korporasi hanya sebagian dari persoalan. “Sekitar 90% rekening yang digunakan untuk memindahkan dan menyamarkan hasil kejahatan, atau yang dikenal sebagai mule accounts, justru dimiliki individu, bukan korporasi,” katanya.

Platform tersebut kini tengah diperluas agar mencakup rekening individu, dengan peluncuran yang direncanakan pada akhir tahun ini.

Partisipasi dalam sistem yang diperluas tetap bersifat sukarela. Chan menilai kewajiban berbagi informasi secara mandatory justru berpotensi kontraproduktif karena dapat memicu lonjakan laporan berkualitas rendah dan membebani proses operasional bank.

Ia juga menyoroti masalah dalam pelaporan transaksi mencurigakan atau Suspicious Transaction Reports (STR). Karena risiko sanksi jika gagal melapor, banyak bank cenderung melakukan pelaporan defensif ketika terdapat keraguan. “Kami ingin pertukaran informasi lebih terfokus dan menghasilkan intelligence yang bisa ditindaklanjuti, dalam bentuk STR yang lebih berkualitas,” ujarnya.

Di sisi lain, bank sentral Hong Kong juga memperkuat perlindungan konsumen. Pada Desember 2024, regulator meluncurkan fitur Money Safe, serupa konsep “money lock” di Singapura, yang memungkinkan nasabah memisahkan sebagian dana simpanan hingga proses verifikasi anti-fraud selesai.

Langkah lain yang diterapkan mencakup sistem autentikasi dalam aplikasi yang mengutamakan perangkat terikat dibandingkan kode OTP melalui SMS, opsi menonaktifkan fitur digital banking berisiko tinggi, peringatan real-time untuk membatalkan transaksi mencurigakan, serta teknologi deteksi deepfake.

Chan menilai kombinasi antara berbagi data lintas industri dan penguatan perlindungan konsumen akan membantu bank merespons kasus fraud dan pencucian uang dengan lebih cepat dan efektif.

Follow the link for more news on

BNI jajaki pemanfaatan jejaring bisnis untuk menilai debitur usaha kecil

Bank melihat AI berpotensi lebih berguna untuk memantau debitur ketimbang menyetujui kredit.

Stablecoin berpotensi memecah sistem pembayaran Asia semakin terkotak-kotak

Sebanyak 44% profesional keuangan berpotensi menggunakan mata uang digital dalam dua tahun ke depan.

Maybank hemat US$9,56 juta lewat perubahan kecil pada proses kerja

Bank mengatakan inisiatif tersebut telah menghemat 2,17 juta hari kerja.

Bank Hong Kong masih tertekan kerugian properti seiring turunnya nilai aset

Pinjaman pengembangan dan investasi properti turun 15% sejak akhir 2022.

Sektor keuangan Singapura pertimbangkan agen AI di tengah celah tata kelola

Kerangka kerja yang diusulkan mengatur kendali atas tindakan kecerdasan buatan (AI) secara real-time.

Bank-bank kian fokus ke pasar regional seiring persaingan yang makin ketat

Cuma ada empat bank dari 20 bank terbesar dunia yang masih berstatus "global universal bank" pada 2025.

AI tingkatkan risiko fraud perbankan seiring celah kontrol yang dihadapi Australia

AUSTRAC menemukan potensi pinjaman fiktif senilai ratusan juta dolar.

Bank-bank Jepang beralih ke stablecoin demi pertahankan simpanan nasabah

Megabank berencana lakukan transaksi mata uang digital bersama pada Maret 2027.

UOB Hong Kong padukan layanan demi menangkan bisnis lintas negara

Bank ini bersiap mengejar pertumbuhan private banking yang lebih kuat menjelang 2030.