Stablecoin berpotensi memecah sistem pembayaran Asia semakin terkotak-kotak

Sebanyak 44% profesional keuangan berpotensi menggunakan mata uang digital dalam dua tahun ke depan.

Stablecoin dapat membuat sistem pembayaran di kawasan Asia-Pasifik semakin terfragmentasi dalam jangka pendek, karena tiap pasar menerapkan aturan dan infrastruktur yang berbeda. Kondisi ini membatasi kemampuan stablecoin beroperasi lintas negara, meskipun penggunaannya oleh bank terus meningkat.

"Persyaratan regulasi terkait perizinan, pengelolaan cadangan, dan kepatuhan terus berbeda antarpasar, sehingga membatasi interoperabilitas antar-stablecoin yang diterbitkan di bawah rezim yang berbeda," ujar Anton Ruddenklau, partner sekaligus kepala jasa keuangan di KPMG LLP, kepada Asian Banking & Finance.

Ia menyebutkan bahwa setiap pasar menempuh pendekatan yang berbeda dalam hal regulasi, infrastruktur, dan prioritas komersial.

Adopsi stablecoin terus meluas di kawasan Asia-Pasifik. Hong Kong memperkenalkan rezim stablecoin pada Juli 2025, Otoritas Moneter Singapura (MAS) mengumumkan konsultasi aturan stablecoin pada September 2026, dan tiga bank terbesar Jepang berencana menerbitkan stablecoin bersama paling lambat Maret 2027.

Bank dan perusahaan pembayaran memandang stablecoin sebagai cara untuk membuat pembayaran lintas negara lebih cepat dan tersedia sepanjang waktu.

Naveen Mallela, global head of payments di Standard Chartered Plc, mengatakan stablecoin juga dapat membantu bisnis memantau posisi dananya secara real time, menyimpan lebih sedikit kas di berbagai pasar sebelum melakukan pembayaran, serta memindahkan dana dengan lebih efisien.

Mallela memperkirakan stablecoin akan berdampingan dengan jaringan antarbank konvensional, pembayaran instan, dan simpanan bank digital, sehingga memberi bisnis lebih banyak pilihan untuk memindahkan dana.

Menurut Boston Consulting Group, Inc., nilai pembayaran stablecoin pada 2025 mencapai sekitar US$350 miliar hingga US$550 miliar. Pembayaran antarbisnis menyumbang sekitar 40%, atau hingga US$230 miliar.

David Chan, managing director dan partner di Boston Consulting, mengatakan manfaat yang lebih besar dapat datang dari kemampuan perusahaan menyimpan lebih sedikit kas di berbagai pasar dan memindahkannya saat dibutuhkan.

"Penghematan terbesar dari stablecoin pada akhirnya mungkin ada di neraca, bukan di biaya pembayaran, yakni dengan mengubah proses yang memakan waktu berhari-hari dan memerlukan pendanaan di muka menjadi proses likuiditas dan penyelesaian yang selalu aktif," kata Chan.

Pelaku usaha juga menjajaki stablecoin untuk mengelola kas dan menyelesaikan pembayaran internasional, ujar Nischint Sanghavi, head of digital currencies kawasan Asia-Pasifik di Visa International (Asia-Pacific), LLC.

Menurutnya, stablecoin perlu bekerja bersama sistem pembayaran yang sudah ada, bukan membentuk jaringan terpisah.

"Kami meyakini stablecoin akan paling efektif jika beroperasi sebagai bagian dari infrastruktur keuangan yang lebih luas, bukan sebagai jaringan yang terisolasi. Pendekatan yang terpadu itu penting," kata Sanghavi.

Pasar-pasar Asia tengah menyusun standar bersama, tetapi belum ada satu standar tunggal, kata Ruddenklau.

Project Nexus, inisiatif yang dipimpin Bank for International Settlements, berupaya menghubungkan sistem pembayaran instan domestik di India, Malaysia, Filipina, Singapura, dan Thailand melalui infrastruktur bersama.

Namun, interoperabilitas masih terbatas akibat perbedaan persyaratan regulasi terkait perizinan, pengelolaan cadangan, dan kepatuhan.

"Pada saat yang sama, perbedaan jaringan blockchain, arsitektur penyelesaian transaksi, dan kerangka tata kelola dapat menjadi tantangan bagi transaksi lintas negara yang mulus," ujar Ruddenklau.

Yvonne Yiu, head of global payment solutions untuk kawasan Tiongkok Raya di The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Ltd. (HSBC), mengatakan membuat berbagai bentuk uang digital dapat bekerja bersama masih menjadi tantangan terbesar.

Survei HSBC pada April 2026 terhadap 700 profesional treasury dan keuangan menunjukkan 44% responden sangat atau cukup mungkin menggunakan mata uang digital dalam dua tahun ke depan, sementara 39% menyatakan kecil kemungkinannya.

Sebanyak 55% menyebut efisiensi yang lebih tinggi sebagai alasan utama adopsi, sedangkan 52% menyebut biaya yang lebih rendah.

"Nasabah sepakat bahwa tokenised deposit dan bentuk mata uang digital lainnya dapat menyelesaikan masalah nyata," kata Yiu kepada Asian Banking & Finance dalam jawaban tertulis melalui surel. "Kini, industri berkewajiban mewujudkan interoperabilitas agar kita tidak menciptakan lebih banyak pulau digital."

Naveen Mallela
Global Head of Payments
Standard Chartered

Infrastruktur global tunggal sulit terwujud. Yang lebih mungkin adalah ekosistem terhubung yang terdiri dari jaringan, aset penyelesaian, dan bentuk uang yang beroperasi di bawah standar bersama. Bank perlu berada di garis depan dalam menghadirkan pengalaman yang mulus bagi nasabah, serta membangun interoperabilitas dan orkestrasi yang memadukan kepercayaan, jangkauan, dan pengamanan regulasi dari perbankan dengan efisiensi dan kemampuan pemrograman stablecoin.

Prioritasnya adalah interoperabilitas: berbagai bentuk uang, infrastruktur, dan jaringan harus dapat bekerja lintas lingkungan tradisional dan digital. Karena regulasi, sistem pembayaran, dan persyaratan perizinan berbeda-beda di tiap pasar Asia, inovasi kemungkinan akan berkembang melalui ekosistem yang terhubung, bukan satu model standar tunggal. Standar bersama serta kerangka hukum dan regulasi yang terus berkembang akan menopang skala dan adopsi. Bank dengan keahlian lokal dan kapabilitas lintas negara dapat membantu nasabah memperoleh manfaat tanpa menambah kerumitan. Bank dapat berperan sebagai jembatan tepercaya antara jalur pembayaran tradisional, skema pembayaran instan, dan infrastruktur digital yang baru muncul.

David Chan
Managing Director dan Partner
Boston Consulting Group

Syarat utama agar stablecoin dapat berskala adalah interoperabilitas. Stablecoin perlu berfungsi sebagai uang yang interoperabel, bukan menjadi kumpulan jalur pembayaran tertutup lainnya.

Institusi menempuh pendekatan yang berbeda-beda. Sebagian memakai blockchain publik demi jangkauan dan likuiditas, sambil tetap menjaga kontrol institusional pada lapisan aset dan eksekusi, seperti izin dompet digital, kepatuhan, kemampuan audit, dan privasi. Sebagian lainnya memilih model penerbitan bersama dan konsorsium. Dua puluh satu lembaga keuangan internasional baru-baru ini berkomitmen mendirikan perusahaan stablecoin, yang pada tahap awal berfokus pada dolar AS dan selanjutnya mata uang G7 lainnya, untuk berbagai keperluan termasuk pembayaran lintas negara dan penyelesaian aset digital.

Regulator dan bank sentral juga menjadi bagian dari cerita infrastruktur ini. Project Ensemble di Hong Kong telah memasuki tahap transaksi bernilai riil yang melibatkan tokenised deposit dan aset digital, dan tengah menuju penyelesaian 24/7 menggunakan uang bank sentral yang ditokenisasi. Project Agorá telah mendemonstrasikan penyelesaian multimata uang secara atomik menggunakan simpanan bank komersial dan cadangan bank sentral yang ditokenisasi.

Pada akhirnya, skala akan lebih ditentukan oleh kemampuan uang dan aset berpindah di dalam sistem keuangan yang interoperabel, bukan oleh banyaknya stablecoin yang diterbitkan.

Yvonne Yiu
Head of Global Payments Solutions, Greater China
HSBC

Dari percakapan dengan nasabah, kami mengetahui bahwa hambatan terbesar dalam adopsi mata uang digital adalah ketiadaan interoperabilitas. Hal ini dapat dipahami: di kawasan yang beragam seperti Asia, aturan dan regulasi terkait data dan mata uang digital berbeda dari satu pasar ke pasar lain.

Meski begitu, menunggu kondisi ideal berisiko membuat perusahaan melewatkan proses belajar. Tim treasury dan keuangan yang paling diuntungkan adalah yang menjalankan eksperimen terbatas sejak sekarang: kasus penggunaan yang didefinisikan sempit, kontrol yang jelas, dan hasil yang terukur. HSBC secara aktif mengembangkan kapabilitas mata uang digitalnya, khususnya di Hong Kong dan Singapura, untuk membantu nasabah menapaki babak berikutnya dengan percaya diri.

Pada saat yang sama, untuk membawa lebih banyak nasabah dari pinggir lapangan ke tengah permainan, industri keuangan secara keseluruhan perlu mewujudkan interoperabilitas. Pergeserannya sudah berjalan: pada Agustus, HSBC menuntaskan transaksi tokenised deposit antarbank pertama di buku besar berbasis blockchain milik Swift. Langkah ini tidak hanya menunjukkan interoperabilitas antarbank, tetapi juga mendorong kemajuan industri menuju pembayaran lintas negara 24/7.

Para bendahara perusahaan jelas melihat manfaat adopsi mata uang digital, baik berupa peningkatan efisiensi, penurunan biaya, maupun peningkatan likuiditas. Sementara itu, kemajuan yang telah kami tunjukkan membuktikan bahwa tokenised deposit dapat bekerja lintas lembaga keuangan secara aman, interoperabel, dan dirancang untuk alur pembayaran di dunia nyata.

Nasabah sepakat bahwa tokenised deposit dan bentuk mata uang digital lainnya dapat menyelesaikan masalah nyata. Kini, industri berkewajiban mewujudkan interoperabilitas agar kita tidak menciptakan lebih banyak pulau digital.

Nischint Sanghavi
Head of Digital Currencies
Asia Pacific, Visa

Stablecoin telah melampaui tahap eksperimen dan kian banyak digunakan untuk operasi treasury, penyelesaian transaksi, transfer lintas negara, dan pembayaran massal (payout). Seiring pertumbuhan adopsi, diskusinya bergeser dari apakah stablecoin punya peran, menjadi bagaimana stablecoin dapat berskala secara aman, interoperabel, dan bermanfaat bagi bisnis maupun lembaga keuangan.

Salah satu pertanyaan kunci bagi bank adalah apakah stablecoin dapat diadopsi dalam skala besar tanpa menambah fragmentasi pada ekosistem pembayaran. Pandangan kami, stablecoin akan paling efektif jika beroperasi sebagai bagian dari infrastruktur keuangan yang lebih luas, bukan sebagai jaringan yang terisolasi. Pendekatan yang terpadu itu penting. Bisnis dan konsumen tidak menginginkan kerumitan tambahan. Mereka ingin uang berpindah dengan mulus, apa pun teknologi di baliknya. Karena itulah interoperabilitas penting. Peluang jangka panjangnya bukan menciptakan sistem pembayaran yang sepenuhnya terpisah, melainkan menghubungkan kapabilitas stablecoin dengan infrastruktur pembayaran, penyelesaian, dan pergerakan dana yang sudah ada demi efisiensi dan pilihan yang lebih besar.

Prinsip yang sama berlaku di seluruh Asia-Pasifik, tempat pendekatan regulasi terus berkembang dengan kecepatan berbeda. Kami melihat kemajuan yang menggembirakan di sejumlah pasar, tetapi fragmentasi regulasi tetap menjadi salah satu tantangan terbesar industri. Agar stablecoin dapat berskala lintas negara, institusi memerlukan standar bersama, infrastruktur tepercaya, dan kerangka kepatuhan yang kuat yang dapat beroperasi lintas yurisdiksi. Keberhasilan tidak hanya bergantung pada teknologi, tetapi juga pada kolaborasi antara regulator, lembaga keuangan, penyedia pembayaran, dan ekosistem yang lebih luas. Interoperabilitas, kepercayaan, dan tata kelola akan sama pentingnya dengan infrastruktur blockchain itu sendiri.

Anton Ruddenklau
Partner, Head of Financial Services
KPMG in Singapore

Meski stablecoin berpotensi meningkatkan kecepatan penyelesaian transaksi dan kemampuan pemrograman, memperluas penggunaannya lintas negara tidak serta-merta menciptakan lanskap pembayaran yang lebih terintegrasi. Dalam jangka pendek, fragmentasi yang ada justru bisa semakin menguat seiring tiap yurisdiksi menempuh pendekatan regulasi, model infrastruktur, dan prioritas pasar yang berbeda.

Persyaratan regulasi terkait perizinan, pengelolaan cadangan, dan kepatuhan terus berbeda antarpasar, sehingga membatasi interoperabilitas antar-stablecoin yang diterbitkan di bawah rezim yang berbeda. Pada saat yang sama, perbedaan jaringan blockchain, arsitektur penyelesaian transaksi, dan kerangka tata kelola dapat menjadi tantangan bagi transaksi lintas negara yang mulus.

Dengan demikian, tantangan utamanya bukan sekadar memperluas skala stablecoin, melainkan membangun interoperabilitas, kerangka kepercayaan, dan koordinasi lintas yurisdiksi yang diperlukan agar stablecoin dapat beroperasi efektif dalam skala besar. Teknologi seperti cross-chain bridge memang dapat membantu menghubungkan jaringan, tetapi tidak sepenuhnya mengatasi akar struktural fragmentasi.

Bank-bank Asia belum mampu menghubungkan ekosistem stablecoin, meski saat ini ada upaya menyusun standar bersama, infrastruktur yang interoperabel, dan koordinasi regulasi yang lebih erat. Project Nexus, inisiatif multilateral yang menghubungkan sistem pembayaran instan domestik untuk mendukung pembayaran lintas negara dalam mata uang fiat, telah menunjukkan tingginya permintaan akan konektivitas regional melalui pemanfaatan infrastruktur bersama dan kesepakatan multilateral. Versi stablecoin dari jaringan ini belum terwujud, antara lain karena biaya, kerumitan, dan sulitnya menunjukkan imbal hasil investasi (ROI) yang jelas.

Seiring matangnya pasar aset digital, keberhasilan akan lebih bergantung pada kerangka kerja bersama, jaringan yang interoperabel, dan panduan regulasi yang jelas yang memungkinkan transaksi lintas negara yang tepercaya dan patuh, bukan pada satu stablecoin tertentu. Inisiatif yang selama ini berada dalam tahap evaluasi proof of concept, seperti buku besar terpadu, jaringan pembayaran digital universal, dan infrastruktur pasar keuangan (FMI) yang interoperabel, juga kemungkinan akan memperkuat konektivitas antaryurisdiksi.