AI tingkatkan risiko fraud perbankan seiring celah kontrol yang dihadapi Australia

AUSTRAC menemukan potensi pinjaman fiktif senilai ratusan juta dolar.

Fraud perbankan di Australia semakin sulit dideteksi seiring penggunaan kecerdasan buatan (AI) oleh pelaku kejahatan untuk memalsukan identitas dan dokumen, sementara kelemahan pada kontrol pemberian pinjaman serta perlindungan hukum turut membuat bank dan nasabah semakin rentan, menurut para analis.

Konstantin Poptodorov, Director of Fraud and Identity di LexisNexis Risk Solutions, Inc., mengatakan dua tahun lalu masih minim bukti spesifik soal fraud perbankan berbasis AI, namun kini teknologi tersebut hampir selalu terlibat dalam setiap jenis fraud yang ditemukan timnya.

“Mulai dari identitas palsu, dokumen palsu, hingga video deepfake,” ujarnya kepada Asian Banking & Finance.

Poptodorov juga memperingatkan bahwa para pelaku kejahatan kini merekrut pihak ketiga untuk memfasilitasi aksi fraud, termasuk orang-orang yang menjual identitas mereka untuk tujuan penipuan.

Australian Transaction Reports and Analysis Centre (AUSTRAC) pada 19 Agustus lalu mengungkapkan telah mengidentifikasi potensi pinjaman fiktif senilai ratusan juta dolar di 10 bank besar.

Analisis ini muncul setelah Commonwealth Bank of Australia (CBA) melaporkan sendiri (self-report) dugaan pinjaman rumah fiktif senilai sekitar US$712 juta (A$1 miliar) kepada otoritas berwenang pada Maret lalu. Menurut sejumlah laporan, sebagian pinjaman tersebut melibatkan dokumen hasil rekayasa AI serta “identitas sintetis” yang menggabungkan data pribadi asli dengan informasi palsu.

Australian Securities and Investment Commission dan Australian Prudential Regulation Authority, dalam keterangan terpisah kepada Asian Banking & Finance, menyatakan tengah bekerja sama dengan industri dan kepolisian untuk menangani persoalan fraud KPR ini.

National Australia Bank juga sempat terseret kasus fraud dan pencucian uang senilai US$107 juta (A$150 juta) pada September 2025, yang melibatkan seorang manajer bank senior yang menggunakan dokumen palsu untuk mengajukan KPR.

AUSTRAC menyebut bahwa fraud pinjaman ini tidak hanya terjadi pada satu lembaga pemberi pinjaman atau kelompok peminjam tertentu.

“Tanda-tanda peringatan yang berulang di berbagai bank peserta mencakup dokumen yang dipalsukan atau menyesatkan, serta penggunaan berulang broker KPR, akuntan, dan firma hukum yang sama pada berbagai pengajuan pinjaman,” demikian pernyataan AUSTRAC.

Poptodorov menilai langkah antifraud yang diterapkan perbankan tampaknya cukup efektif, mengingat industri belum sampai kewalahan menghadapi gelombang fraud berbasis AI.

“Yang terjadi adalah metode pemalsuan dokumen memang menjadi semakin canggih, tapi metode untuk melawan fraud juga ikut berkembang semakin canggih,” ujarnya melalui panggilan Zoom. “Jadi bisa dibilang kita sama-sama belajar dan berkembang secara seimbang.”

Alex Brooks, co-founder sekaligus vice president di Scam Victim Alliance—organisasi nirlaba Australia yang mewakili para korban penipuan finansial—mengatakan bank dan konsumen sama-sama menghadapi risiko yang terus meningkat, meski pada akhirnya konsumen yang kerap menanggung kerugian.

“Tidak dapat dipungkiri bahwa bank juga menjadi sasaran penipuan dengan tingkat yang sama seperti konsumen, dan mereka pun telah berinvestasi besar-besaran dalam SDM dan teknologi untuk mencegah penipuan,” katanya dalam jawaban tertulis melalui email.

Putra Brooks, Louis, kehilangan lebih dari US$78.000 (A$109.305) akibat skema penipuan pembayaran properti. Ia menjelaskan bahwa penipuan tersebut melibatkan pihak yang memiliki informasi orang dalam terkait transaksi pembelian properti, yang kemudian mengalihkan pembayaran ke rekening bank milik pelaku.

Menurut Brooks, putranya menerima email yang menyamar sebagai firma hukum dan berisi formulir Property Exchange Australia palsu, sekitar 30 menit setelah ia menelepon firma hukum tersebut.

Ia dan Scam Victim Alliance juga menyoroti kekhawatiran bahwa kebocoran data dapat membantu jaringan kriminal mengidentifikasi rekening bank dan pembayaran yang rentan terhadap penipuan.

Brooks mencontohkan kasus penipuan spoofing HSBC, di mana lebih dari 1.000 warga Australia kehilangan total US$24 juta (A$34 juta) antara 2022 hingga 2024, setelah pelaku menyamar sebagai investigator fraud dari HSBC.

Ia menambahkan bahwa jaringan penipuan juga mengeksploitasi celah pada sistem verifikasi identitas pemerintah, pendaftaran korporasi di Australian Securities and Investments Commission (ASIC), serta kerangka penyelesaian sengketa Australian Financial Complaints Authority (AFCA).

“Situs-situs baru yang makin kreatif dalam mengumpulkan informasi terkait penipuan (scam-adjacent lead generation) bermunculan lebih cepat daripada kemampuan ASIC untuk menutupnya,” ujarnya.

Poptodorov menilai regulator sudah mengambil pendekatan yang tepat dengan berfokus pada eksposur risiko dan kebijakan, alih-alih menetapkan teknologi tertentu secara spesifik.

Ia menambahkan, Australia juga memiliki kebijakan keamanan siber yang cukup jelas. Cyber Security Act 2024 mengatur berbagai ketentuan keamanan siber untuk produk, pertukaran informasi, hingga respons terhadap insiden siber.

“Alih-alih terpaku pada pendekatan tertentu, yang perlu kita perhatikan adalah dari mana risiko itu berasal, bagaimana pola kerja komunitas kriminal, dan menerapkan pendekatan yang lebih holistik dalam pencegahan fraud,” kata Poptodorov.

Ia menjelaskan, bank membutuhkan deteksi yang akurat di berbagai kanal dan lapisan sekaligus, karena pelaku kejahatan dapat dengan mudah berpindah ke titik-titik yang kontrolnya lebih lemah begitu satu celah berhasil ditutup.

“Kita bisa saja menerapkan metode deteksi AI paling canggih di satu tempat, satu kanal, dan satu titik tertentu, dan itu memang efektif menghentikan fraud di titik itu,” ujarnya. “Tapi ujung-ujungnya, fraud tersebut hanya akan berpindah ke tempat lain yang dianggap pelaku memiliki lebih sedikit metode deteksi.”

Brooks menyebut adanya celah dalam kerangka hukum Australia yang berpotensi membuat nasabah tetap menanggung kerugian, meski fraud tersebut sebenarnya terjadi akibat kelemahan pada sistem keuangan itu sendiri.

Ia menyoroti bagaimana korporasi dapat memanfaatkan celah antara hukum perdata dan pidana untuk membebankan seluruh kerugian kepada nasabah.

Brooks mengungkapkan bahwa putranya tidak menerima ganti rugi sama sekali atas kasusnya, sementara korban penipuan lain justru menerima ganti rugi sebagian melalui AFCA.

Sebagai bentuk itikad baik, CBA hanya menawarkan kompensasi sebesar US$712 (A$1.000) kepada putranya, dengan syarat penyelesaian penuh dan final atas kasus tersebut, ungkap Brooks.