Bank-bank Singapura uji cara baru untuk membebaskan kapasitas kredit

Sebagian besar bank di Asia Tenggara dinilai belum perlu mengikuti langkah ini, kata S&P Global.

Bank dan regulator di kawasan Asia Tenggara besar kemungkinan belum akan mengadopsi instrumen pembiayaan yang memungkinkan bank mengalihkan sebagian risiko kreditnya kepada investor luar, meski seorang pakar pasar menilai instrumen ini bisa berguna saat terjadi guncangan ekonomi di masa depan.

Instrumen yang dikenal sebagai significant risk transfer (transfer risiko signifikan) ini memungkinkan bank memindahkan sebagian risiko yang melekat pada sekelompok pinjaman, tanpa perlu menjual pinjaman itu sendiri.

Dengan cara ini, bank dapat membebaskan modal yang bisa dipakai untuk mendukung penyaluran kredit di masa depan, kata Ivan Tan, Direktur S&P Global Ratings Singapore Pte. Ltd., kepada Asian Banking & Finance. “Saya rasa belum ada urgensi mendesak untuk saat ini.”

Instrumen pembiayaan ini pertama kali muncul di Eropa pada akhir 1990-an dan penggunaannya masih terkonsentrasi di sana. Eropa menyumbang sekitar 60%–70% dari total penerbitan global, sementara Amerika Serikat menyumbang sebagian besar sisanya, menurut laporan CFA Institute tahun 2026.

Singapura mulai menunjukkan adopsi meski masih terbatas. DBS Bank Ltd., bank terbesar di Asia Tenggara dari sisi aset, menyelesaikan transaksi pertamanya menggunakan struktur ini pada Juni lalu, mencakup pinjaman korporasi senilai US$1 miliar.

Unit Asia-Pasifik Sumitomo Mitsui Banking Corporation juga menyelesaikan transaksi serupa yang melibatkan pinjaman pembiayaan proyek senilai US$3,2 miliar pada akhir 2025.

Meski begitu, Tan memperkirakan adopsi di negara lain di Asia Tenggara akan berjalan bertahap, karena sebagian besar bank sudah memiliki modal yang cukup atau cara lain untuk menghimpun dana.

Ia justru memandang struktur ini sebagai opsi tambahan yang bisa dimanfaatkan lembaga keuangan untuk mengurangi risiko konsentrasi dalam portofolio mereka.

"Kalau kita lihat lima tahun terakhir, banyak ketidakpastian yang muncul akibat tekanan eksternal dan gejolak geopolitik," kata Tan, merujuk pada pandemi COVID-19, tarif dagang, dan perang di Timur Tengah baru-baru ini.

Ia menambahkan, ekonomi-ekonomi di Asia Tenggara yang bergantung pada ekspor kerap terkena dampak meski sumber gangguannya berasal dari luar kawasan.

Menurut Tan, skema ini bisa lebih bermanfaat di negara-negara yang bank-banknya tengah memperluas penyaluran kredit dengan cepat namun memiliki modal terbatas untuk mendukung pertumbuhan tersebut, dengan mencontohkan Vietnam.

Namun, kata Tan, Vietnam saat ini lebih berfokus memperkuat aturan perbankannya agar sejalan dengan standar internasional, ketimbang memperkenalkan skema pembiayaan semacam ini.

Pasar dengan regulasi perbankan yang lebih matang, termasuk Singapura, Malaysia, dan Filipina, berpotensi menunjukkan minat yang lebih besar seiring waktu.

Meski demikian, Tan mencatat bahwa banyak bank di Singapura dan Thailand sudah cukup permodalannya (well-capitalized) dan justru lebih memilih mengembalikan kelebihan dana kepada para pemegang saham.

Ia juga menekankan, negara mana pun yang mempertimbangkan penerapan skema ini harus memastikan investor benar-benar memahami risiko yang terlibat. “Agar investor merasa nyaman berinvestasi, mereka perlu tahu betul apa yang mereka beli,” tutup Tan.