Singapura meningkatkan status hub-nya dengan peraturan perbankan digital baru

Undang-undang Layanan Pembayaran yang lebih fleksibel memudahkan fintech untuk menerapkan operasi penuh di Singapura

Monetary Authority of Singapore (MAS) akhirnya memulai Payment Services Act (PSA) yang baru, mencabut Undang-Undang Bisnis Penukaran dan Pengiriman Uang serta Undang-Undang Sistem Pembayaran (Pengawasan).

Undang-undang baru, yang diluncurkan pada Januari 2020, mencakup jenis layanan pembayaran baru, seperti layanan token pembayaran digital, dan mengadopsi kerangka kerja lisensi berbasis aktivitas. Diharapkan akan ditingkatkan di bawah PSA baru dalam upaya untuk memperkuat perlindungan konsumen dan meningkatkan kepercayaan dalam penggunaan pembayaran elektronik.

Apa yang membuat kerangka peraturan PSA baru lebih fleksibel daripada dua peraturan sebelumnya?

PSA menyatukan rezim peraturan sebelumnya dan mengimplementasikan struktur peraturan yang fleksibel, modular dan berfokus pada risiko. Hal ini memungkinkan aturan untuk disesuaikan dengan ruang lingkup spesifik layanan yang ditawarkan oleh penyedia layanan pembayaran dan besarnya serta kepentingan sistemik penyedia tersebut, menurut Chua Tju Liang, director of corporate and finance Drew & Napier.

Chua menambahkan bahwa di bawah rezim lisensi PSA, pada suatu titik waktu, penyedia layanan pembayaran hanya membutuhkan satu lisensi, tetapi dari kelas yang sesuai dengan risiko yang ditimbulkan oleh skala layanan pembayaran yang disediakan. Langkah-langkah mitigasi risiko kemudian disesuaikan dengan layanan pembayaran khusus yang diberikan oleh pemegang lisensi untuk melindungi uang pelanggan dan pedagang dengan lebih baik, memastikan kontrol yang memadai terhadap risiko pencucian uang dan pendanaan terorisme, mengurangi fragmentasi dan memperkuat teknologi serta standar cyber di ruang pembayaran.

Bisakah Anda menguraikan manfaat yang dibawa Undang-Undang untuk perusahaan cryptocurrency global?

Financial services practice principal Baker McKenzie, Stephanie Magnus, mengatakan bahwa di daerah di mana layanan dan teknologi baru diluncurkan, kepastian peraturan sangat penting. Ini memberikan perusahaan cryptocurrency kenyamanan atas bagaimana layanan terkait crypto diatur. Pengawasan perusahaan cryptocurrency juga mensyaratkan aturan AML / KYC untuk dipatuhi dan membawa pasar yang sebelumnya tidak diatur ke dalam standar dan KYC, yang sangat dibutuhkan mengingat transaksi berisiko tinggi yang mungkin terjadi di ruang crypto.

Jenis layanan pembayaran mana yang akan diatur?

“PSA akan melisensikan dan mengatur tujuh kategori layanan pembayaran yang berbeda. Kategori baru layanan pembayaran, yaitu; penerbitan akun, penerbitan e-money, layanan pengiriman uang domestik, layanan transfer uang lintas negara baik masuk maupun keluar, akuisisi pedagang dan layanan token pembayaran digital sekarang merupakan kegiatan yang dapat dilisensikan di bawah PSA, ”kata Elaine Chan, joint head of the financial services regulatory practice WongPartnership.

Rentang layanan pembayaran yang dapat dilisensikan telah diperluas karena meningkatnya kompleksitas lanskap pembayaran dengan semakin banyaknya pemain baru dan solusi pembayaran inovatif yang tersedia di pasar. Kerangka kerja baru ini dimaksudkan untuk mengatasi risiko yang muncul yang timbul dari ekosistem pembayaran yang berkembang pesat di berbagai bidang seperti pencucian uang / pendanaan teroris, perbankan bayangan, keamanan cyber, perlindungan konsumen dan interoperabilitas.

Pada akhirnya, kerangka kerja baru ini dimaksudkan untuk mengkonsolidasikan regulasi semua segmen ekosistem pembayaran yang relevan di Singapura untuk meningkatkan interoperabilitas, meningkatkan kepercayaan publik, dan mendorong penggunaan pembayaran elektronik.

Bagaimana PSA dapat membantu mempromosikan token pembayaran digital?

"Sementara penyedia layanan token pembayaran digital terutama diatur untuk memastikan bahwa ada langkah-langkah AML yang sesuai, prasyarat untuk lisensi adalah bahwa pemohon harus memenuhi persyaratan yang sesuai dan tepat," kata senior partner Dentons Rodyk, Jacqueline Loke.

Dia menjelaskan bahwa entitas yang memenuhi persyaratan yang sesuai dan tepat akan memiliki kesempatan untuk mencari lisensi di bawah PSA dan mendirikan operasi di Singapura.

Untuk penyedia layanan token pembayaran digital, terlalu banyak regulasi dapat menghambat inovasi. Pendekatan pengawasan berbasis risiko yang diwakili PSA harus memiliki

proposisi yang menarik bagi penyedia layanan yang secara serius mempertimbangkan untuk mendasarkan operasi mereka di Singapura, karena memberikan perlindungan peraturan untuk aspek risiko bisnis yang lebih tinggi, dan ruang yang tidak diatur untuk mengeksplorasi pendekatan yang lebih baik dan lebih efisien dalam layanan pembayaran.